otonomi khusus papua. 35 Tahun 2008: a. otonomi khusus papua

“otonomi khusus” sejauh ini efektif? Monograf ini membahas berbagai isu penting tersebut. Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam esensinya memiliki tujuan dimana memberikan kewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimiliki serta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatan pembangunan baik. 35 Tahun 2008, adalah sebuah hasil kompromi politik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik multidimensi yang berkepanjangan sejak tahun 1962. com - Pemerintah dan DPR menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilanjutkan pembahasannya ke tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai Undang-Undang. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan inovasi nasional, serta. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RepublikUndang-Undang No. kesimpulan dari riset ini menghasilkan sebuah regulasi yang kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Hal ini disepakati dalam rapat Paripurna. Jakarta, IDN Times - Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang lahir sejak 2001 nampaknya tak menyelesaikan akar permasalahan di Papua. Otonomi khusus juga dipandang sebagai satu langkah penting menuju keadilan bagi rakyat Papua yang terabaikan. Otsus, katanya ketika berkunjung ke Timika, Papua, Kamis (23/7/2020) pekan lalu, "sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua. 26 Lihat: Riris Katharina,. Pemerintahan; Guna mencapai tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. "Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Tentang perubahan kedua. Hal ini karena MRP dilihat dari prinsip dasar pemerintahan, mempunyai posisi tertentu dan khas serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Undangundang Nomor 21 - Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. id - Di Indonesia, ada beberapa wilayah yang memiliki kewenangan khusus dan akan dijelaskan pada materi PPKn. com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan saat ini pihaknya tengah melangsungkan proses pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi di Papua terkait dana otonomi khusus. Anggaran tersebut berbentuk dana otonomi khusus serta dana bantuan infrastruktur. Lambang-lambang 79 Menakar Papua. “Dengan mengucapkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim,. Otonomi Khusus bagi Papua harus diartikan secara jelas dan tegas sejak awal, karena telah terbentuk berbagai pemahaman yang negative mengenai Otonomi di kalangan rakyat Papua. go. Untuk mewujudkannya, Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, perlu diperbarui. DTI. Pemerintah secara resmi, pada 19 Juli 2021, menerbitkan Lembaran Negara yang berisi UU nomor 2 tahun 2021. wordpress. 2014. Otonomi Khusus Papua Keinginan politik (political will) Pemerintah Indonesia untuk menangani Papua secara sungguh-sungguh dimulai sejak tahun 1999,7 yang ditandai dengan pemberian nama Papua menggantikan Irian Jaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid dan memperbolehkan mengibarkan bendera bintang kejora sebagai simbol kebudayaan orang Papua dan. Email : pst9400@bps. Forum kepala daerah itu cukup unik. 2 Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dan Sumber-Sumber Fiskal yang Menyertainya otonomi khusus terletak pada kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat. terutama di. JAKARTA, KOMPAS — Otonomi khusus bagi Papua diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Rakyat Papua yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/7/2021). A A A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Perpu No. Memberikan kenaikan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25. Kamis, 25 Maret 2021 09:59 WIB Penulis: Suci. Jakarta - . "Kalau kita lihat di situ ada belanja kementerian atau lembaga yang sudah cukup besar di 2021, secara total ada Rp21,6 triliun. Lembaran Negara itu diterbitkan tepat lima hari setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 21 tahun 2001, pada Paripurna DPR RI ke-23, masa persidangan V tahun sidang 2020-2021, pada Kamis, 15 Juli 2021. Mendorong peningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan;. Perpres 121/2022: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Dan melihat pengalaman sebelum reformasi, di mana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi. Contohnya undang- 1. Papua, adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua Indonesia. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah perlu terus diperkuat karena tantangan ketiga provinsi yang lahir dari. PENDAHULUAN Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomous 1yang berarti hukum atau peraturan . Dalam teori demokrasi modern salah satu. Subjek. 9. id - Pada 15 Juli 2021, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Problem implementasi Otsus sangat kompleks, tidak hanya menyangkut persoalan pasal-pasalnya tetapi juga proses. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Setneg Rl, Jakarta. Pasal 68A, UU 21/2001 junto UU No 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua, mengamanatkan pembentukan suatu badan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus (otsus). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, disusun berdasarkan fakta selama ini telah terbentang jurang yang sangat lebar antara Provinsi Papua dan provinsi-provinsi lain di Indonesia dalam pembangunan sosial-ekonomi. Dia mengatakan KST Papua sudah waktunya menyadari, rakyat Papua sudah merdeka sepenuhnya setelah bergabung ke Indonesia dan berikutnya mendapatkan. JAKARTA, HUMAS MKRI - Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan. Saat memberikan sambutan perwakilan Pemerintah, Menteri Dalam. Rabu, 21 Juli 2021 4995 kali. Periodesasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua 2002-2003 2004-2006 2007-2013 2014-2020 Porsi Kab/Kota Porsi Provinsi 40% 60% 60% 80% 60% 40% 40% 20% Dasar Hukum • Peraturan Daerah Khusus Prov. Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan. OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA I. kenyataannya Indeks Pembangunan 2. T. Lihat selengkapnyaOtonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dana. Angka. PP ini mengatur mengenai pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan serta rencana induk percepatan pembangunan Provinsi Papua. Otsus dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada 21 November nanti, peraturan tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua menginjak lebih dari 20 tahun semenjak diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. ABSTRAK: Bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus perlu pengalokasian dana yang lebih adil kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua, serta sesuai dengan ketentuan Perdasus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 pasal 7 dan 8 bahwa pembagian, pengalokasian, dan penyaluran dana otonomi. Sep 9, 2021. Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan di segala bidang; b. “Kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan di seluruh tanah Papua,” kata dia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) menerima anggota BPP dari perwakilan setiap provinsi di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (9/5/2023). Undang-undang (UU) NO. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada Papua seringkali dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik. PENDAHULUAN. "Kebijakan pemerintah dengan diskresi eksekutifnya, ternyata, empat inilah yang ternyata dianggap ideal," ujar Direktur Penataan Daerah dan Otonomi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 476. Undang-Undang Otonomi khusus Papua Barat disahkan pada bulan Oktober dan akan diterapkan pada bulan Januari 2002. A. MRP juga memastikan, pembentukan 3 provinsi baru ini bukan aspirasi rakyat Papua di kalangan akar rumput yang justru menolak rencana ini. Sebagaimana diketahui,. com, JAKARTA -- Pengalokasian dana otonomi khusus ( Otsus) dianggap belum mampu menjawab persoalan Papua. Tak mudah mencapai distrikdistrik. Wilayah5 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2-Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67301; Peraturan Pemerintah Nomor lO7. tentunya harus dibuktikan dalam pelaksanaannya. Otonomi Khusus di Papua. * Klik nama file untuk pratinjau atau. Pemerintah pusat telah menyalurkan dana Otonomi Khusus (Otsus) ke Papua selama dua dekade. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan. Sehingga otonomi daerah khusus diberlakukan di Papua dan Papua Barat. PP ini lahir untuk. KINERJA OTONOMI KHUSUS PAPUA 5 Sebelum reformasi, kawasan yang berupa bagian barat dari Pulau Papua –karena sebelah timur adalah Negara Papua New Guinea—bernama Irian Jaya, sebuah nama yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia setelah kawasan ini resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1 Mei 1962, melalui. JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Ami n resmi mengukuhkan sebanyak 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) asli dari Papua, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No. Pengalokasian dana otsus perlu ditinjau ulang supaya mampu meningkatkan kesejahteraan warga Papua. Palupi Lindiasari Samputra. Perubahan - Undang-Undang - Otonomi Khusus - Provinsi Papua. ” Abstract. ” Humbahas Thn 2021-2026. Kajian Efektivitas Implementasi Dana Otonomi Khusus Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2019) Dalam menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 21 tahun 2001 jo. 2021. Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. 2024. Ni’matul Huda menyampaikan bahwa adanya otonomi khusus ini merupakan bentuk penerapan desentralisasi asimetris di. Tematik. 2021. Oleh: Ambassador Freddy Numberi. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang . Pada usia hukumnya yang menginjak tahun kedua. 2. 6697, jdih. id - Otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat akan berakhir pada 2021 nanti. 6, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). tirto. 1. Pemerintah belum lama ini telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam UU. 238, TLN No. Gambaran ini menunjukkan bahwa masalah demokratisasi masih belum dilaksanakan dengan baik di era otonomi khusus ini. Otsus masih berlangsung sesuai UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus Papua. 49. Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri 1 Bab 1 Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dan Sumber. UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi. Kalau itu berakhir, jumlah anggaran kedua provinsi itu hanya Rp 11 triliun. 2008. ” Baca juga: Perubahan UU Otonomi Khusus Papua Permudah Pemekaran WilayahDalam sebuah laporan yang disusun oleh (Sekjen dan BK DPR RI, 2020) menjelaskan bahwa berdasarkan amanat UU No. 234,6 triliun. Tentunya ini adalah menjadi tugas kita bersama yang akan dituangkan di RIPPpelaksanaan otonomi khusus Papua ini ditetapkan oleh DPR RI pada Oktober 2001. 4 Indra J. 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Papua perlu mengacu kepada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang disusun oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah; b. BAB 3 GAMBARAN PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT, DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA 55 A. (4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. a. Pemerintah kembali memperpanjang otonomi khusus (otsus) untuk provinsi Papua dan Papua Barat mulai 2022 hingga 2041. Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. 3. Dalam kesempatan tersebut, Direktur DTU menyampaikan evaluasi atas Dana Otonomi Khusus di Papua, Papua Barat dan juga Aceh, serta rekomendasi perbaikan kebijakan-kebijakan terkait. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga yang30. Otonomi Khusus Papua. com - Otonomi Khusus Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 22D. Proses politik dan SDM aparatur yang minim turut memberikan kontribusi lambatnya penanganan konflik di Papua dan papua Barat. Ada tujuh butir Nilai-nilai Otonomi Khusus Papua. Sumber Berita : 1. OTONOMI KHUSUS PAPUA Vol. Puan mengapresiasi Panitia Khusus DPR dan pemerintah yang telah menemukan kata sepakat untuk menyetujui RUU tersebut dan. id : 26 hlm. papua. 2. Namun sejumlah data memperlihatkan bahwa salah urus penggunaan dana Otsus Papua tersebut telah terjadi cukup lama. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. setkab. Otonomi Khusus di Papua (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001) Kompromi politik, sangat mewarnai pembentukan Undang-undang Otonomi Khusus di Papua. Sedangkan beberapa waktu lalu, kepolisian menduga. Pengukuhan ini digelar di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat 1 2 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (18), Pasal 36, Pasal 56 ayat (9), dan Pasal 59 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atasUndang-undang No 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua & Papua barat; Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang No 23 tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan; Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990. com - Otonomi Khusus Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Enam anggota Badan Pengarah Papua yang dikukuhkan adalah Alberth Yoku selaku. nama yang tetap digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang No. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua dinilai gagal sehingga perlu dievaluasi. Dalam beleid tersebut, disebutkan, dana otonomi khusus Papua dan dihitung sebesar 2 persen dari plafon dana alokasi umum (DAU) yang berlaku selama 20 tahun. Saat memberikan. Otonomi khusus di Aceh dan Papua, merupakan suatu desentralisasi asimetrik, sebagai jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dalam menyelesaian konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari Negara Kesatuan yang merdeka. setneg. Secara umum, status otonomi khusus bagi tanah Papua akan melekat selama 25 tahun, yakni hingga tahun 2026 (Kum,. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. . "Makalah Otonomi Khusus Papua. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia NomorPROBLEM OTONOMI KHUSUS PAPUA Oleh: Muchamad Ali Safa’at Latar Belakang dan Tujuan Otonomi Khusus Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia di era reformasi. Abstract. Apakah dana otonomi khusus Provinsi Papua telah digunakan sesuai anggaran yang telah ditetapkan ? 4 Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007, Badan Pusat Stastik-Jakarta, Hal 3630 wartawan di Tanah Papua ikuti ujian kompetensi. Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan posisi dan ruang yang luas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tidak saja telah melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara. Otsus Papua akan berakhir pada 2021. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang besarnya satara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Rencana Aksi 2023 dan 2024 juga diminta untuk dikawal supaya selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua menyepakati format baru tata kelola anggaran otonomi khusus bersama pemerintah daerah di 28. Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan UNDANG-UNDANG. Tingkat kemiskinan di Bumi Cenderawasih ini mencapai 26,8% dengan diikuti oleh Papua Barat sebesar 21,7%. Strategic efforts in development in Papua are needed not only through the distribution of the Special Autonomy Fund, but also the enhancement of the capacity of. . OTONOMI KHUSUS PAPUA Otonomi Khusus Papua Perlu Dievaluasi . 2021 dan TA. ( E. Hari ini, DPR RI akan mengesahkan RUU terkait Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) untuk Papua dan Papua Barat. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112 Telp. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.